JAKARTA: Pemerintah memperhitungkan sisa lebih
penggunaan anggaran 2011 yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur
Rp. 12 triliun lebih atau 50% dari saldo anggaran lebih yang belum ada alokasinya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa
menegaskan dana itu berasal dari silpa 2011 yang digabungkan dengan saldo
anggaran lebih (SAL). Dari penggabungan dana itu setelah dikurangi alokasi yang
sudah disiapkan sebelumnya, terdapat SAL Rp. 24 triliun.
“Diharapkan lebih dari 50% (SAL) dapat digunakan
untuk infrastruktur sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya seusai rapat
koordinasi tentang kredit usaha rakyat, kemarin.
Saat membuka perdagangan saham perdana 2012 di Bursa
Efek Indonesia awal bulan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo untuk mengalokasikan sebagian silpa
2011 yang mencapai Rp. 40 triliun untuk pembangunan infrastruktur (Bisnis, 2 Januari).
Lebih jauh Hatta menjelaskan pembangunan
infrastruktur yang menggunakan dana
silpa 2011 itu akan ditujukan terutama untuk pembangunan indonesia bagian
timur. Selain itu dana tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan yang lain.
“Misalnya program-program khusus penanggulangan kemiskinan.”
Selain untuk infrastruktur, lanjutnya, pemerintah
mengajukan keperluan untuk pangan, konversi energi, bencana alam, dan kebutuhan
mendesak (Kepolisian RI).
Silpa adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas
realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam 1 periode pelaporan. Adapun SAL
yaitu akumulasi dari silpa tahun angggaran lalu dan tahun anggaran yang
bersangkutan setelah ditutuo, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.
Masih Dikaji
Agus juga menegaskan komitmen pemerintah untuk
mengalokasikan dana silpa 2011 yang digabung dengan SAL untuk hal-hal
prioritas. Namun, detail proyek yang akan didanai masih dalam pengkajian pemerintah.
“[SAL 2011] Rp. 24 triliun sedang dikaji. Kita membayangkannya
ini untuk infrastruktur, untuk berjaga-jaga, dan untuk kebutuhan yang mendesak.
Jadi, ini yang sedang dirumuskan,” tuturnya.
Pemerintah, tambah Agus memprioritaskan pembangunan
infrastruktur di daerah-daerah yang konektivitasnya masih lemah. Menkeu mengaku
setuju apabila 50% dana SAL 2011 yang masih menganggur yakni senilai Rp. 24
triliun digunakan untuk infrastruktur inti. Proyek-proyek yang menjadi
inisiatif pemerintah, lanjut Agus, tengah dalam tahap finalisasi dana akan
segera dibicarakan dengan DPR.
“Kalau 50% untuk infrastruktur dan betul-betul core infrastruktur, kami di Menkeu
benasr-benar nyaman dan akan ikut merekomendasikan karena itu memang prioritas,”
kata Agus.
Menkeu menjelaskan proyek-proyek yang akan didanai
dari SAL neto 2011 yang dapat digunakan akan diajukan kepada DPR untuk kemudian
dikaji dan disepakati. Setelah mendapatkan persetujuan, alokasinya akan
direfleksikan dalam APBN-P.
“Kalau kita menunggu pembahasan di APBN-P, normalnya
Juli, terlalu lama. Ini kita ingin gunakan dana SALlebih awal dan tetap dengan
persetujuan DPR.”
Meski diajukan dalam mekanisme APBN-P, Agus tidak menutup kemungkinan disetujuinya
anggaran tahun jamak apabila proyek sudah mendapat persetujuan DPR dan sesuai
dengan kebutuhan infrastruktur yang disepakati.
Dana SAL yang masuk di kas negara pada awal tahun
anggaran 2012 tercatat Rp. 81,32 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp. 5,05
triliun disimpan dalam APBN 2012 untuk
pembiayaan defisit anggaran, Rp. 35 triliun untuk pembiayaan kebutuhan awal
tahun, dan Rp. 16,32 triliun untuk bond
stabilization framework dan resiko listrik.