JAKARTA – Pelaku usaha logistik mengkhawatirkan
ancaman kongesti di pelabuhan Indonesia menjdelang Ramadan dan Lebaran tahun
ini seiring dengan kurangnya antisipasi pemangku kepentingan di sejumlah
pelabuhan.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy
Masita mengatakan kepadatan barang di Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu
contohnya, menjelang Lebaran selalu menjadi ancaman karena dibarengi dengan
lamanya waktu tunggu kontainer atau dwelling time di pelabuhan tersebut.
Kondisi itu selalu terjadi setiap tahun karena
pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak bersikap antisipatif
terhadap lonjakan arus barang menjelang Ramadan.
“Ini sudah deket puasa dan Lebaran, biasanya ada
lonjakan arus barang secara signifikan. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang,
Priok akan kongesti,” katanya, Kamis (24/4).
Dia juga meragukan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok
dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II bisa mengatasi masalah tersebut
mengingat kondisi kapasitas dan ketersediaan infrastruktur di pelabuhan itu
tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Setiap tahun, Zaldy menuturkan volume barang di
Pelabuhan Tanjung Priok rata-rata naik 20% hingga 30%, tetapi kapasitas
infrastruktur tidak bertambah siginifikan. “Sekarang, apa saja usaha OP
[Otoritas Pelabuhan] untuk menghadapi lebaran ketika kapasitas infrastruktur
tetap sama dengan tahun lalu, tapi volumenya akan naik tinggi sampai 20% hingga
30% ini. Belum ada langkah konkretnya,” ujarnya.
Dia mengharapkan pengirim barang mulai mengalihkan
impornya ke Cikarang Dry Port (CDP) atau pelabuhan lain seperti Pelabuhan
Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjung Emas guna mengantisipasi lamanya dwelling
time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Bila dwelling time di Tanjung Priok terus memburuk,
tegasnya, citra sistem logistik di Indonesia, akan memburuk di dunia
internasional. “Sudah saatnya, impor maupun ekspor melalui Tanjung Priok
dialihkan melalui pelabuhan lain agar kegiatan ini tidak menumpuk di satu
pelabuhan,” katanya.
MASALAH KOORDINASI
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan Bobby R. Mamahit mengatakan pihaknya mendorong Otoritas Pelabuhan
Tanjung Priok sebagai wakil pemerintah di pelabuhan melakukan koordinasi dengan
instansi terkait di pelabuhan.
Koordinasi itu berkaitan dengan antisipasi
pemerintah untuk menghadapi lonjakan arus barang pada saat menjelang Ramadan
dna libur Lebaran.
“Kalau koordinasi masih masalah juga, tetapi sudah
banyak perubahan. Siapa sih yang mau disalahkan bahwa dia yang menyebabkan
dwelling time,” ujarnya.
Menurutnya, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah
berbenah sejak terbitnya rekomendai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Ombudsman RI.
“Sudah banyak. Bea Cukai sudah menerapkan jalur
merah cuma berapa persen, katakan sekarang lima berarti kecepatan pemeriksaan
jadi lebih cepat,” ucapnya.
Menurutnya, kinerja dwelling time kepelabuhan sudah
mulai membaik. Laporan teakhir, katanya, dwelling time Tanjung Priok hanya
sekitar 4 hari. Hanya saja, dia meminta seluruh pihak di pelabuhan menyiapkan
antisipasi jauh hari karena volume barang akan meningkat menjelang Ramadan dan
Lebaran.