Meracik Daya Saing Logistik

Pekerjaan rumah Indonesia untuk mengerek daya saing sektor logistik masih menantang lantaran kinerja layanan pengiriman yang belum optimal. Padahal, produktivitas sektor logistik adalah salah satu kontributor utama penyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak ayal, pemerintah, pelaku usaha, serta pihak terkait pun terus berjibaku untuk mendongkrak performa logistik Tanah Air melalui sejumlah inisiatif.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan mengatakan bahwa tantangan logistik makin berat pada masa mendatang.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan di sektor logistik perlu dipupuk, terutama dalam hal sinkronisasi program.

“Harapan produktivitas logistik dapat meningkat dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya sebagai pembicara The 2nd Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2023 di Jakarta, Selasa (28/11).

Secara khusus, Robby mengungkapkan Kementerian Perhubungan melakukan transformasi digital sebagai strategi untuk mendorong efisiensi bidang logistik.

Digitalisasi bidang logistik merupakan formula jitu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo guna menciptakan efisiensi logistik di Tanah Air.

Salah satu digitalisasi logistik yakni penerapan sistem Inaportnet di berbagai Pelabuhan di Indonesia. Menurutnya, sistem Inaportnet bisa menciptakan efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya logistik.

Robby juga mengungkap strategi lain untuk mendorong produktivitas logistik seperti program jembatan udara, subsidi perintis, pembangunan infrastruktur wilayah Indonesia timur, hingga pemanfaatan transportasi berbasis rel sebagai sarana menekan biaya logistik.

Salah satu fasilitas yang cukup berhasil yaitu program Tol Laut karena memiliki efek berganda di Sektor Logistik.

Berbagai upaya tersebut memang urgen. Apalagi jika merujuk data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa indeks  kinerja logistik atau logistic performance index (LPI) Indonesia anjlok cukup dalam dengan menempati peringkat ke-61 dari total 139 negara dengan skor 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 15 peringkat dibandingkan dengan LPI 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor 3,15.

Penurunan performa logistik Indonesia disumbangkan oleh pelemahan kinerja outcome atau layanan pengiriman yang terdiri atas waktu pengiriman, pengiriman internasional, serta tracking and tracing. Sebaliknya, indikator logistik dari sisi input yaitu kepabeanan dan infrastruktur memperlihatkan kinerja positif.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menilai upaya menekan biaya logistik telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun, dia menyatakan pemerintah perlu menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan Panjang untuk mempercepat penurunan biaya logistik.

Program tersebut perlu dirancang lebih detail dan komprehensif untuk masing-masing indikator logistik yang ada.

Mahendra memberi contoh pemerintah bisa membuat program cepat menurunkan biaya transportasi sebesar 10% karena komponen itu cukup besar pengaruhnya terhadap biaya logistik nasional.

Menurutnya, pemerintah dan pihak swasta perlu berkolaborasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku produksi dan pengiriman yang efisien. Dia menuturkan alur pengiriman bahan baku atau barang-barang lain yang optimal akan berimbas positif pada penurunan biaya logistik.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febrial Fatwa mengusulkan perlunya perbaikan rantai pasok di Tanah Air guna mengefisienkan logistik.

Bila rantai pasok membaik, ungkapnya, secara otomatis logistik lebih efisien yang pada gilirannya biaya logistik bakal turun.

Selama ini, pemerintah terlalu fokus dalam menurunkan biaya logistik tetapi melupakan perbaikan rantai pasok. “Jadinya, LPI [World Bank] naik dan turun, tetapi biaya logistik Indonesia naik terus, enggak ada turunnya, katanya Aulia.

 

PELUANG EKSPANSI

Sebaliknya, Direktur Perencanaan Bisnis di PT. Pertamina International Shipping Wisnu M. Santoro melihat ada peluang mengembangakn usaha logistik di Indonesia meskipun dibayangi kondisi sulit seperti suku bunga yang tinggi.

Menurutnya, pelaku usaha logistik perlu jeli dan selektif untuk meningkatkan kreativitas dalam usaha.

Selain itu, pelaku usaha juga semestinya tetap mewaspadai risiko yang memungkinkan mengganggu pertumbuhan bisnis.

Wisnu menilai pertumbuhan usaha logistik yang prudent menjadi prioritas yang perlu dijaga di tengah ketidakpastian ekonomi. “Saya liat peluangnya sebetulnya ada, karena kuenya [logistik] tumbuh,” kata Wisnu.

Setali tiga uang, Ketua Forum Transportasi Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kyatmaja Lookman mengatakan kue ekonomi dari bisnis logistik terus bertumbuh, kendati diiringi banyaknya pemain baru sehingga memicu persaingan usaha kiat ketat.

“Sebenarnya kita itu grow, kuenya ekspansif, Cuma yang masuk lebih banyak, maka barrier to entry-nya turun dan persaingan semakin ketat,” ujar Kyatmaja.

Saat persaingan usaha logistik kian ketat, pelaku usaha sulit melakukan penyesuaian harga.

Oleh karena itu, dia mengusulkan pelaku industri logistik terus melakukan inovasi dalam meningkatkan persaingan usaha dengan cara yang lebih sehat.

Sayangnya, dia menilai persaingan usaha logistik di Indonesia selama ini cenderung tidak sehat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Indonesia perlu menaikkan LPI karena bisa berdampak positif ke berbagai sektor.

Beberapa manfaat signifikan dari peningkatan Skor LPI Indonesia di antaranya peningkatan daya saing produk di pasar global, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta yang utama mengurangi biaya logistik.

Yusuf menyarankan peningkatan kinerja logistik perlu fokus pada empat komponen yang mengalami penurunan yakni kemudahan pengurusan impor dan ekspor, kelancaran transportasi, kehandalan infrastruktur logistik, dan ketersediaan layanan logistik. (Dwi rachmawati/Lorenzo A. Mahardhika)